Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Mendalami kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19

Kini setelah lama kita hadapi, akan kita dalami kembali kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19 yang berpihak kepada masyarakat.

Tanjungpinang (BINTANNEWS) - Telah lebih dari setahun COVID-19 menerjang, tak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dimana dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat pun begitu luar biasa.

Covid-19 Virus berukuran kecil telah merusak gaya hidup orang, terutama di sektor kesehatan dan ekonomi.

Virus ini membuat banyak nyawa hilang, walaupun kematian telah menjadi rahasia Allah SWT. Terutama di wilayah Kepulauan Riau, tidak kurang dari 1.500 orang tewas setelah bertempur melawan Covid-19.

Beberapa warga lain juga harus kehilangan rezeki dampak dari beberapa kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat dalam rutinitas harian untuk menghindari hama.

Misalnya, ada puluhan ribu pekerja di sektor pariwisata, seperti keramahtamahan dan agen perjalanan di kawasan wisata Lagoi, Kabupaten Bintan lebih dari 2020 telah kehilangan pekerjaan, pergi dari perusahaan.
Mendalami kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19
Dompak

Mendalami kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19

Apalah jadinya, COVID-19 menyebabkan larangan wisatawan asing ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, lebih khusus Kepri.

Sementara jauh sebelum pandemi, Kepulauan Riau menjadi pintu masuk pariwisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali, dengan pendapatan perumahan besar (PAD).

Akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah pusat yang baru muncul kembali pada penerapan pembatasan masyarakat atau kegiatan PPKM dengan beberapa tingkat 1,2,3 dan 4.

KEPRI adalah pada daftar dan telah ditempatkan pada level 4 atau bisa dikatakan dalam situasi darurat, karena jumlah Covid-19 kasus pada waktu itu dibesarkan untuk mencapai signifikan 900 kasus per hari disebabkan oleh munculnya varian baru delta.

Penerapan PPKM Level 4 adalah keuntungan panen dan kerugian, karena kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pemain MIPYME secara ketat dibatasi. Mal, restoran ke kantin dilarang untuk menerima bahkan banyak tamu untuk memilih untuk menutup, tidak diragukan lagi, perekonomian di jalan.

Namun, kita harus bersyukur pada pekan lalu penyebaran Covid-19 kasus di KEPRI berkurang secara signifikan, yang kemudian melakukan pemerintah untuk mengurangi keadaan PPKM tingkat 4 di tingkat 3.

Para penulis / pedagang kecil sekarang bisa bernapas sedikit lebih lega, karena mereka memperoleh konsesi untuk mengelola bisnis mereka meskipun mereka masih disertai dengan disiplin protokol kesehatan.

Di tengah kebijakan PPKM, pemerintah daerah juga terus meningkatkan pelacakan kasus COVID-19 melalui tes acak random tes antigen.

Warga yang positif ditangkap Covid-19 setelah bersih tes antigen sampai tes PCR dilakukan untuk melaksanakan isolasi independen di rumah atau isolasi di fasilitas pemerintah yang terintegrasi, tetapi jika gejala yang serius akan Treaty di rumah sakit.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus diragukan lagi menjamin kebutuhan keluarga atau pasien dari Covid-19 saat mengalami isolasi dan dirawat di rumah sakit. Ketika datang ke seorang pemimpin keluarga yang bekerja sebagai kering pekerja taksi tebal atau sepeda motor dengan penghasilan harian, maka ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masakan rumah.

Masalah lain sebagai akibat dari Covid-19, yaitu penurunan daya beli masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha gooll karena pendapatan minimum, sehingga mereka tidak dapat menutupi biaya operasional, seperti tempat usaha.

Dalam salah satu pusat perbelanjaan pakaian di pasar baru di Tanjungpinang, misalnya, setidaknya ada 25 posisi penjualan warga dan Idul Fitri 2021 Dampak. Tidak ada pengunjung.

Penghasilan pemasok pakaian untuk anak-anak untuk orang dewasa yang sebelumnya Covid-19 bisa mencapai 1 juta Rp per minggu, sekarang hanya sekitar 200 ribu rupiah per minggu. Di satu sisi, mereka harus membayar sewa kabin untuk setiap tabel pada hari Rp 6 ribu, belum lagi pembayaran gaji karyawan.

Kesulitan kesulitan akhirnya mereka menghadapi serangkaian perusahaan tertutup tempat kerja mereka, sementara harapan pandemi ini akan segera berakhir sehingga aktivitas ekonomi warga kembali normal, seperti biasa.

Bantuan UMKM


Bansos COVID-19 juga menyasar kepada pelaku UMKM, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa industri UMKM lesu akibat pandemi, sehingga tentu sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk sekedar bertahan hidup di tengah keterpurukan ekonomi.

Pemprov Kepri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) sudah menyiapkan program pinjaman lunak kepada pelaku UMKM sebesar Rp20 juta.

Program itu bekerjasama dengan Bank Daerah Riau-Kepri sebagai pihak penyalur.

Pelaku UMKM tidak perlu membayar bunga pinjaman, karena ditanggung oleh Pemprov Kepri melalui dana APBD.

"Detail anggaran dan penerima pinjaman lunak UMKM ini masih berproses," kata Kepala Diskop dan UKM Agusnawarman.

Di sisi lain, sebanyak 70.299 pelaku UMKM terdampak COVID-19 di Provinsi Kepri juga telah mendapat bansos dari pemerintah pusat dengan total sebesar Rp84,3 miliar selama periode Januari-Juli 2021.

Setiap UMKM mendapat bantuan sebesar Rp1,2 juta. Terbanyak dari Batam yaitu 33.973 UMKM, dengan anggaran yang sudah cair sebesar Rp 40,7 miliar. Disusul oleh Lingga dengan 8.213 UMKM, dengan total Rp9,8 miliar.

Sedangkan Natuna sebanyak 6800 UMKM, dengan pagu Rp7,8 miliar, Kabupaten Bintan sebanyak 6.463 UMKM dengan total Rp7,7 miliar, lalu Kepulauan Anambas mendapat Rp6,7 miliar untuk 5.587 UMKM.

Untuk Karimun mendapat Rp6,1 miliar untuk 5.148 UMKM dan Tanjungpinang bantuan yang diterima oleh 4.415 UMKM dengan pagu sebesar Rp5,2 miliar.

Bantuan itu langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Dinas Koperasi dan UKM hanya membantu mendata dan mengusulkan saja.

Masyarakat Kepri terutama pelaku UMKM tentu sangat berterima kasih dengan adanya bansos pemerintah.

Ini menandakan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM semakin nyata, mengingat dalam situasi pandemi ini sektor usaha mikro kecil dan menengah turut berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah hingga nasional.

Bantuan tunai

Pandemi COVID-19 ini menjadi ujian berat bagi seorang pemimpin atau kepala daerah, karena pada saat bersamaan ia harus melindungi warganya agar tetap sehat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah hingga menyiapkan jaringan pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak wabah tersebut.

Di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad selaku Gubernur Provinsi Kepri, pemerintah daerah setempat tampak semakin masif menangani masalah COVID-19 berikut dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

Ini dibuktikan Ansar dan jajaran dengan memfokuskan kembali anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2021 untuk memerangi COVID-19.

Ansar keliling dari satu OPD ke OPD lain di lingkungan Pemprov Kepri dengan maksud mengecek detail alokasi anggaran agar sesuai peruntukan.

Anggaran kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendesak atau tidak masuk skala prioritas dicoretnya, lalu dialihkan buat penanganan COVID-19.

Dia bahkan tidak segan-segan mencoret anggaran pembelian mobil dinasnya gubernur dan sekretaris daerah senilai Rp2 miliar demi kepentingan masyarakat di tengah wabah tersebut.

"Kami telah anggarkan Rp186 miliar untuk menangani COVID-19. Maka dari itu, perlu dilakukan refocussing anggaran kegiatan yang dianggap belum mendesak," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa.

Dari total Rp186 miliar dana COVID-19 di Provinsi Kepri, sekitar Rp20 miliar telah dianggarkan untuk dana bantuan sosial (bansos) tunai bagi keluarga tak mampu yang terkonfirmasi COVID-19.

Program itu sudah diluncurkan Gubernur Ansar pada Senin 9 Agustus 2021 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang. Pemberian bansos kepada Keluarga terkonfirmasi COVID-19 ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Keluarga Terkonfirmasi COVID-19.

Menurutnya pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat, yang paling nyata adalah menurunnya daya beli masyarakat.

Sasaran penerima bansos ialah keluarga positif COVID-19 yang memiliki pendapatan harian, kepala keluarga yang terkena PHK, lansia, disabilitas, dan keluarga rentan miskin.

Adapun jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp1 juta bagi keluarga yang terkonfirmasi COVID-19, dan Rp3 juta bagi anggota keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19.

"Bantuan diberikan langsung kepada keluarga tidak mampu yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga ketika mereka menjalani isoman selama 14 hari tidak akan keluar rumah lagi untuk mencari biaya hidup sehari-hari," jelas Ansar.

Data penerima bansos tersebut sudah terverifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2021, data keluarga yang menerima bansos untuk kategori terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 154 keluarga. Sementara penerima bansos untuk kategori meninggal dunia dari 8 Juli sampai dengan 2 Agustus 644 orang.

Bagi yang tidak terdata dalam DTKS, cukup menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Namun, RT dan RW harus memastikan warga tersebut memang layak menerima bansos dengan pengawasan yang harus benar-benar jelas.

Gubernur Ansar mengingatkan kepada seluruh Bupati/Wali Kota se Provinsi Kepri dapat mengawasi program bansos ini agar tak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan sosial tersebut.

"Karena bansos ini harus diberikan tepat sasaran kepada mereka yang sangat membutuhkan," ujar Ansar.
 

Oleh Ogen
Editor: Tunggul Susilo

COPYRIGHT © ANTARA 2021

Post a Comment for "Mendalami kebijakan bantuan sosial Pemprov Kepri saat pandemi COVID-19"